Akibat Kemarau, Sawah di Desa Rambu-Rambu Mengalami gagal Panen

foto: kondisi persawahan

Konawe Selatan, Desa Rambu-Rambu, 31 Oktober 2018. Menjelang beberapa bulan ini. sekitaran 3 bulanan, musim kemarau telah melanda salah satu daerah yang ada di Indonesia yaitu Sulawesi Tenggara Kota Kendari. tak pelak lagi, kemarau beberapa bulan ini, sangat berdampak pada para petani. artinya bahwa, petani sangat membutuhkan pasokan air sebagai daya guna tanamannya, agar kedepannya tidak mengalami kematian.

salah satu daerah petani khususnya petani sawah, yang berada di Sulawesi Tenggara yang terkena dampak kemarau ini adalah Desa Rambu-Rambu, Kabupaten Konawe Selatan. daerah ini, para petani sawah mengalami kekeringan sehingga padi yang telah ditanam sangat jauh harapan para petani akibat hujan tak kunjung turun.

Dampak kemarau ini, sebagian para petani masih melanjutkan perawatan padinya yang dekat dengan sumber air, itupun juga, air yang digunakan harus menggunakan mesin pemompa agar air bisa mengisi di persawahan. sebagian lagi, para petani yang jauh dari jangkauan air, membiarkan tanaman padinya kekeringan. tak di pungkiri, kebanyakan dari mereka akan mengalami gagal panen, karena tanah persawahan telah mengalami kekeringan dan bahkan sudah pecah-pecah.

Puluhan Hektar Sawah Terkendala Panen, Akibat Cuaca Buruk

Foto Padi Siap Panen

Salah satu daerah penghasil beras yang ada di Daerah Konawe Selatan, tepatnya di Desa Rambu-Rambu, Kec. Laeya. Menurut salah seorang petani yang berdomisili di Daerah tersebut mengatakan bahwa "bulan Juni ini adalah waktu dimana seluruh masyarakat Desa Rambu-Rambu melakukan panen raya, akan tetapi, dengan kondisi cuaca yang buruk seperti ini, kemungkinan kita akan menunggu sampai cuaca membaik, walaupun sebagian masyarakat sudah ada yang lebih dulu memanen padinya" (kata Rahman).

Dengan kondisi cuaca yang buruk, yang tidak tahu kapan berhentinya, dimungkinkan puluhan hektar persawahan yang ada di Desa Rambu-rambu akan mengalami kerusakan, padahal padinya sudah siap untuk di panen. Hal inilah yang akan membuat keraguan pada seluruh petani yang ada di Daerah ini. Bisa saja, mengalami gagal panen, apalagi persawahannya yang padinya mengalami terendam air sekaligus yang rebah, akibat diguyur hujan terus-menerus.

Seluruh petani, yang ada di Daerah ini, hanya bisa saja berdoa, agar padi mereka bisa dinikmatinya, walaupun menunggu waktu cuaca buruk ini bisa membaik. Sebagaimana kata salah seorang petani yang berdomisili di Daerah ini, mengatakan bahwa "kita disini, hanya bisa bersabar saja sambil menunggu hujan yang terus-menerus mengguyur padi kita bisa berhenti, setelah itu, kita akan memanen padi kita" (kata samad).

Kekesalan bukan hanya timbul dari para petani saja, melainkan kekesalan dialami juga oleh tenaga kerja pemotong padi, sebagaimana yang dialami oleh pengemudi traktor padi, "saya pusing ini, kita mau memotong hujan terus, baru mobil juga tidak mungkin kita paksakan nanti tertanam di lumpur, repot lagi" (kata Hasan, selaku pengemudi traktor).

Inilah kondisi yang dialami oleh para petani sawah dan para pekerja lainnya, padahal jika melihat kondisi persawahan tersebut, padinya sudah mengalami matang yang tinggal hitungan hari saja sudah bisa di panen. Semoga saja, para petani tidak mengalami kegagalan panen, akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Dan tentunya tak kalah pentingnya, mereka bisa menikmati hasil panennya...

Makanan sebagai senjata politik

Entah bagaimana sebuah strategi yang jitu untuk mempengaruhi masyarakat dalam hal jelang PEMILU serentak. Akhir-akhir ini, dengan moment bulan suci ramadhan, para calon gubernur telah memberikan waktunya untuk mengkampanyekan diri sebagai salah figur. Hal ini tidak menjadi sebuah masalah melainkan sebuah kewajiban para calon untuk mengenalkan dirinya ditengah-tengah masyarakat yang notabenenya tidak paham dengan politik.
Dibulan suci ramadhan ini, moment yang paling tepat bagi mereka yang ingin memperkenalkan dirinya di masyarakat. Dengan membuat acara "buka bersama" yang dirangkaikan dengan sambutan figur pemimpin misalnya. Hal ini, telah menjadi sebuah stragegi yang jitu untuk menarik simpatisan masyarakat, sebab masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh.

Entah ini menjadi acuan bagi para calon untuk mengadakan silahturahmi, ataukah hal ini dilakukan untuk mempengaruhi para masyarakat?, Tentunya hal ini, menjadi rahasia bagi para calon pemimpin khususnya gubernur. Momen buka bersama, merupakan momen silahturahmi sebab hal ini dilakukan mengundang seluruh masyarakat setempat untuk hadir dalam moment tersebut. Berbagai macam hidangan makanan yang telah disediakan oleh pemilik rumah, dengan tujuan membuat kenyamanan masyarakat yang diundang.

Makanan sebagai senjata politik
Entah benar atau tidak, penulis katakan bahwa sebuah makanan telah menjadi senjata perpolitikan, hal ini belum tentu benar dan belum tentu salah juga. Karena di zaman sekarang ini, yang katanya demokratis, tentunya para calon pemimpin yang ingin mendapatkan sebuah jabatan atau kursi pemerintahan, tidak lagi menggunakan sebuah kekerasan yang sifatnya otoriter. Melainkan strategi moral dan intelektual yang mendominasi. Hal inilah yang sama persis dikatakan oleh Gramsci, bahwa kekuasaan diperoleh tidak menggunakan kekerasan melainkan moral dan intelektual atau dengan istilah "hegemoni". Ya,, kira-kira seperti itulah yang terjadi saat ini.

Sama seperti moment buka bersama, yang tadinya subtansinya adalah silahturahmi antar sesama masyarakat, berubah menjadi momen politik para calon. Hal ini, tidak menjadikan masyarakat ikut secara langsung mengkampanyekan salah seorang figur. Akan tetapi, secara tidak langsung juga masyarakat terjun langsung dalam dunia politik. Dalam penulisan, makanan sebagai senjata politik ini, sebenarnya sebuah pengalaman penulis, yang dimana pada saat penulis di undang oleh salah seorang teman, untuk menghadiri kegiatan buka bersama dikediaman rumah (teman), pada saat menjelang beberapa menit penulis melihat ada salah seorang figur yang menghadiri kegiatan buka bersama. Penulis berasumsi bahwa, salah seorang figur tersebut ingin memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dengan cara mengadakan kegiatan buka bersama. Sekali lagi, ini tidak menjadi persoalan, sebab itulah politik yang sifatnya demokratis.

Lebih lanjut, kegiatan buka bersama yang telah dihidangkan berbagai macam makanan yang enak-enak, tentunya ini menjadi sebuah pertukaran sosial antara seorang figur dengan masyarakat. Pertukaran sosial yang sifatnya materi ini, telah menjadi sebuah senjata dalam politik. Karena secara langsung masyarakat langsung diperkenalkan oleh calon gubernur-wakil gubernur. Masyarakat pun, menjadi senang akan hal ini, sebab mereka mendapatkan keinginannya berupa makanan. Atau sebagai pertukaran sosial berupa materi.

Bakti Sosial KMN SULTRA

foto: rombongan kader KMN SULTRA dilokasi bencana banjir

Penulisan singkat ini, penulis utarakan bahwasanya atas penulisan sebelumnya yakni mahasiswa sosiologi yang turut andil dalam kegiatan bakti sosial di daerah bencana banjir di Konawe Utara, bukan mahasiswa dari sosiologi FISIP UHO, Akan tetapi mahasiswa dari organisasi KMN.  Dalam penulisan revisi juga ini, penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada anggota KMN SULTRA yang telah memberikan kesempatan untuk merevisi penulisan ini. Kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan sepenuhnya oleh kader-kader KMN dan membawah nama organisasi tersebut. Singkatnya, penulisan ini adalah refisi dari penulisan sebelumnya, yang seharusnya adalah kader-kader yang terhimpun dari organisasi KMN Sulawesi tenggara.

Bakti sosial yang diselenggarakan oleh organisasi KMN SULTRA, di daerah Konawe Utara tersebut, sepenuhnya dilakukan oleh kader-kader KMN ini, tumbuh dalam jiwa mereka bahwasanya akan pentingnya sebuah sifat kemanusiaan yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia. Karena hanya dengan itu, manusia mau membantu sesamanya itulah jiwa yang di miliki oleh kader-kader KMN. 

Sebagaimana gambar yang telah dipotong terdahulu dimana, seluruh kader-kader KMN, mereka naik diatas mobil opencup dengan beralaskan apa adanya mereka berombongan demi untuk menuangkan rasa kemanusiaan mereka terhadap korban banjir yang terjadi di Konawe Utara, Sulawesi tenggara. Hal ini dilakukan demi semata-mata membantu dengan ikhlas kepada masyarakat tersebut.

Pada tanggal 30 Mei 2018 kemarin, mereka (kader-kader KMN) seluruh rombongan terjun langsung ke lokasi bencana alam tersebut. Sebagaimana yang terlihat digambar sebelumnya yang penulis utarakan. Penulisan refisi ini, menjelaskan aktifitas yang dilakukan mahasiswa sebenarnya berasal dari kader-kader KMN SULTRA. Bukan dari pihak tertentu ataupun dari mahasiswa tertentu. Olehnya itu, penulis sadari, bahwasanya akan pentingnya sebuah organisasi seperti halnya yang dilakukan KMN ini, karena dengan organisasi kita bisa menjadikan tempat atau wadah untuk membantu orang lain termasuk korban bencana banjir.. 

Foto: ketua DPC Kota Kendari memberikan bantuan kepada pihak korban banjir.

Suara yang Terpenjarakan (kritik menjelang pemilu SULTRA)

Ditengah-tengah menjelang PEMILU serentak di Indonesia, yakni PEMILU kepala daerah. Dimana berbagai berita telah tersebar berbagai informasi mengenai PILKADA serentak ini. Negara Indonesia, yang notabene merupakan negara demokrasi, tentunya mengambil andil dalam kegiatan pesta 5 tahunan ini, yaitu pesta demokrasi. Tak di pungkiri lagi, demokrasi sebagai salah satu sistem kenegaraan sehingga sebuah negara menggunakan sistem demokrasi ini, sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah negara dalam menyatukan warga negaranya. Demokrasi kokoh sebagai sistem sebuah negara, karena sistem inilah yang dianggap oleh para pendiri negara paling ampuh untuk menyatukan sebuah negara, apa lagi negara Indonesia yang notabene negara heterogen, memiliki berbagai macam baik Suku bangsa maupun agama. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki banyak pulau-pulau. Hal inilah yang mendorong para pendiri negara harus bekerja keras untuk memikirkan sistem kenegaraan apa yang cocok dengan ciri khas negara heterogen, maka yang tepatnya adalah negara demokrasi. Dengan demikian, sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi termasuk Indonesia, harus melaksanakan tugas demokrasinya. Salah satunya yakni memilih pemimpin yang tepat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pada sebuah Negara, baik ruang lingkup kecil (kepala daerah) maupun besar (presiden). Olehnya itu, sebagai salah satu negara demokrasi, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi menjelang lima tahunan ini, yang insyaallah akan dilaksanakan di tahun 2018-2019. 

PEMILU Sebagai Manifestasi Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi merupakan salah satu sistem kenegaraan, yang dimana menempatkan masyarakat sebagai sentral pemilih tetap. Untuk menjelang pesta demokrasi, para petuah-petuah PANWAS menyediakan berbagai macam persiapan untuk melaksanakan PEMILU. Dalam memilih pemimpin, tidak serta-merta secara tertutup, melainkan pemilihan dilakukan secara terbuka, sebab dengan cara inilah sistem demokrasi benar-benar diterapkan dalam sebuah negara. Menurut Fahrudin Fais (dalam ngaji teori Jurgen Habermas), mengatakan bahwa dewasanya demokrasi ketika bisa melihat berbagai macam problem (masalah) dalam ruang publik. Sebab, didalam ruang publik lah, seseorang mengekspresikan keluhannya. Olehnya itu, demokrasi harus bersifat terbuka terhadap masyarakatnya, sebab dengan cara inilah demokrasi bersifat rasional. Tidak sama seperti pada masa orde lama dan orde baru, yang menempatkan para pemerintah sebagai pusat untuk memilih pemimpin sebuah negara. PEMILU secara terbuka, sebagai manifestasi demokrasi tentunya sangat tepat, karena dengan pemilulah masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana karakter, gaya, dan sifat pemimpinnya. Tidak ada lagi ruang pembatas antara orang yang mau dipilih sebagai pemimpin dengan orang yang memilih pemimpinnya (masyarakat). Sehingga, sistem ini dikatakan sebagai sistem yang rasional. 

Rasionalitas Pemilih Dalam PEMILU Serentak

Dalam PEMILU, baik PILKADA, PILGUB, maupun PILPRES, tentunya menempatkan para pemilih sebagai pusat suara. Dengan kata lain, para pemilih (masyarakat)-lah, sebagai akto-aktor PEMILU. Dengan cara inilah, sistem demokrasi dikatakan sebagai tulang punggung pemilih secara langsung, atau istilahnya pemilihan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pilihan secara langsung sebagai manifestasi demokrasi, tentunya, pemilih (masyarakat) menggunakan rasionalitasnya untuk memilih pemimpin yang tepat, dengan kata lain, pemilih tidak menjadi aktor yang pasif dalam memilih pemimpinnya. Akan tetapi, realitasnya dalam banyak penelitian tentang hak pemilih dalam pemilihan umum, pemilih tidak serta-merta penuh dalam menggunakan rasionya dalam pemilihan, melainkan ada intervensi dari luar diri seorang pemilih, hal ini disebabkan banyak faktor, seperti: isu Sara, maupun struktur dalam masyarakat tertentu. Olehnya itu, rasionalitas kebanyakan pemilih dalam pemilihan umum, masih bersifat keterpaksaan dalam melaksanakan pemilu khususnya Pilkada serentak. 

Suara Yang Terpenjarakan (kritik menjelang pemilu SULTRA).

Diawal tadi, penulis telah paparkan bagaimana sistem sebuah negara untuk mengatur jalannya pemilihan seorang pemimpin dan ditemukan untuk zaman sekarang adalah sistem demokrasi. Dimana demokrasi, dalam memilih seorang pemimpin, menempatkan pemilih (masyarakat) sebagai pusat suara. Dengan kata lain, pemimpin dipilih tidak lagi bersifat secara turun-temurun (kasta), melainkan dikembalikan pada masyarakat itu sendiri (pemilih). Hal ini dilakukan, agar benar-benar demokrasi bebas dari paksaan, sehingga bersifat rasional. Kategori PEMILU demokratis, tentunya diatur sedemikian rupa agar PEMILU bisa berjalan dengan lancar, sehingga menempatkan PANWASLU sebagai aktor terpercaya untuk berjalannya sebuah PEMILU. Penentu seseorang (calon pemimpin) dikatakan layak, ketika memenangkan pemilihan umum yang kategorinya suara terbanyak, sehingga para anggota PANWASLU mengatur sedemikian rupa agar masyarakat ikut merayakan pesta demokrasi (pemilu serentak). Dengan kata lain, seluruh masyarakat diberi peluang untuk melakukan pemilu, dengan dalih untuk mendapatkan suara terbanyak para calon pemimpin. Sehingga tidak ada lagi ruang atau cela pemilih untuk tidak ikut dalam PEMILU teretentu. Secara khusus, PEMILU serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2018 ini, menempatkan salah satu Daerah di Indonesia ikut mengambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Sebut saja, SULTRA (Kota Kendari), dimana Sulawesi Tenggara sebagai salah satu Daerah bagian Indonesia tentunya tidak mau ketinggalan dalam PEMILU serentak ini. Berbagai media, baik cetak maupun elektronik, telah membuka informasi mengenai PEMILU khusunya di Sulawesi Tenggara (Kendari). Sehingga para pengawas pemilu, telah menyediakan berbagai persiapan untuk menjelang pemilu lima tahun terakhir ini. Salah satu usaha yang dilakukan (PANWASLU) adalah memberikan peluang kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut, ambil saja contoh: baru-baru ini, PANWASLU menyediakan posko pemilu di yang letaknya didalam Kapolres Kota Kendari, dengan tujuan agar para tahanan bisa melaksanakan pesta demokrasi ini (pemilu). Secara akal sehat, tentunya hal ini memunculkan berbagai pertanyaan yang sesuai dengan sifat demokrasi itu sendiri. Dimana kita ketahui bahwa demokrasi menempatkan kebebasan para aktor pemilih dalam menentukan pilihannya yang diluar dari kapabilitas para calon kandidat. Dengan kata lain, para pemilih harus bisa mengakses atau mengetahui para kandidat yang mereka akan pilih, agar supaya para aktor pemilih bisa menggunakan rasionya dalam memilih calon pemimpinnya. Tidak seperti pada para tahanan, mereka diberikan peluang untuk memilih para calon pemimpinnya, tanpa mengetahui bagaimana eksistensi dan kapabilitas para calon pemimpin. Sebab para tahanan hanya berada pada gedung jeruji besi di depannya. Hal ini, dilakukan hanya untuk memperoleh suara terbanyak, tanpa memikirkan rasionalitasnya. Menurut hemat penulis, jika ditinjau dari sifat demokrasi itu sendiri, maka ditemukan bahwa tidak relevan, sebab demokrasi menempatkan ruang publik untuk mengakses informasi mengenai kandidat para calon pemimpin yang benar-benar kapabel, akan tetapi realitasnya tidak demikian, karena aktor yang terpenjara dalam jeruji besi terpaksa dengan berat hati membebaskan suaranya kepada pemimpin yang tidak diketahuinya. Sehingga, hal ini tidak lagi bersifat rasional melainkan irasional. Olehnya itu, penulis menarik benang merahnya, bahwa eksistensi demokrasi bisa saja hilang ditelan jiwa yang tidak kritis terhadap realitas apa adanya. Sehingga menempatkan pula para tahanan untuk membebaskan suaranya demi untuk pemimpin yang tidak diketahuinya. Inilah yang disebut dengan "Suara yang Terpenjarakan".